Charter School Boards Are Volunteering as CEOs—But Are They Ready for the Fallout?
Dewan Sekolah Swasta Berperan sebagai CEO Secara Sukarela—Tapi Apakah Mereka Siap Menghadapi Konsekuensinya?

Sekolah swasta di Hawaiʻi dikelola oleh dewan sukarelawan yang seharusnya menjaga akuntabilitas—mempekerjakan kepala sekolah, mengelola anggaran jutaan dolar, serta menandatangani kontrak hukum dengan negara bagian. Tapi ini dia bagian paling ironis: tidak ada pelatihan wajib, tidak ada kualifikasi minimal, dan hampir tidak ada pengawasan.
Ambil contoh DreamHouse ʻEwa Beach: kampus barunya yang megah seharga 26 juta dolar hampir membuat sekolah kolaps karena jumlah siswa tidak mencapai target. Dewannya baru sadar saat sedang merayakan pembukaan. Lalu bagaimana dengan Kamalani Academy? Cerita peringatan soal peringatan yang diabaikan, pencatatan yang tidak konsisten, dan dewan yang bubar sebelum sekolahnya tutup. Ini bukan sekadar miskelola—ini kelalaian sistemik.
Ayo jujur: mengharapkan orang tua dan relawan untuk mengelola operasi setara nonprofit tanpa pelatihan adalah resep bencana. Dewan ini mengelola pembiayaan obligasi, kontrak jangka panjang, audit—tanggung jawab fidusia yang nyata. Anda tidak akan menyerahkan dana pensiun 401(k) ke pemain amatir. Setidaknya, pelatihan literasi keuangan wajib mutlak diperlukan.
Anda jelas tidak tahu betapa kerasnya kami berjuang hanya untuk duduk di meja rapat. Saya ibu tunggal yang bekerja malam tetap hadir di setiap rapat dewan. Sekolah ini memberikan pendidikan yang terhubung dengan budaya bagi anak kami—sesuatu yang gagal dilakukan oleh DOE. Ya, pengawasan penting. Tapi jangan remehkan semangat dan pengorbanan para sukarelawan.
Saat Anda mengabaikan notulen rapat atau dokumen keuangan, masalah sudah mulai. Di Kamalani, mereka bahkan tidak punya bendahara yang berfungsi. Bagaimana sukarelawan bisa mengelola kalau tidak tahu apa itu laporan keuangan?
Masalah utamanya bukan pelatihan—tapi kejelasan peran. Dewan pengelola terjebak antara menjadi pemimpin berwawasan jauh dan manajer detail. Negara bagian harus memperjelas apakah mereka bertanggung jawab atas pengawasan strategis atau kendali operasional mendalam. Saat ini, ini zona abu-abu yang berantakan.
Otonomi adalah tujuan utama sekolah swasta. Tapi tidak boleh ada dewan yang lolos begitu saja dari kesalahan pengelolaan keuangan. DreamHouse selamat karena dewan mereka beralih dari hanya menyetujui tanpa kritik ke mengajukan pertanyaan sulit. Itulah keseimbangan yang kita butuhkan.
Saya sudah melihat sekolah swasta 'berinovasi' sambil diam-diam mengeluarkan siswa yang kesulitan. Sekarang mereka butuh bantuan karena jumlah siswa turun? Tolonglah. Sekolah umum melayani semua—dewan sekolah swasta ingin otonomi tanpa akuntabilitas.
Mengapa tidak membuat program sertifikasi untuk anggota dewan sekolah swasta? Seperti pelatihan wajib untuk tata kelola. Pelatihan dasar dalam anggaran, kepatuhan hukum, dan konflik kepentingan. Ini bukan soal kontrol—tapi penguatan kapasitas.