Education · 2025-11-04
Policy Wonk at 5 AM (Pengamat Kebijakan yang Melek di Jam 5 Pagi)

Is This the End of the U.S. Department of Education? Shutdown Sparks 'Soft Abolition' Debate

Apakah Ini Akhir dari Departemen Pendidikan AS? Penutupan Pemerintah Memicu Perdebatan 'Penghapusan Halus'

Is This the End of the U.S. Department of Education? Shutdown Sparks 'Soft Abolition' Debate
apnews.com

Jadi Departemen Pendidikan AS dibekukan—tidak ada hibah baru, investigasi hak sipil macet, tidak ada panduan hukum federal—dan Menteri Linda McMahon malah bilang, 'Lihat? Sekolah tetap buka. Kita tidak butuh ini!' Tapi apakah itu benar-benar gambaran utuh, atau hanya pencitraan yang cocok dengan khayalan konservatif lama? Jujur saja: lampunya masih menyala karena dana Oktober memberi kita jeda waktu, bukan bukti bahwa institusi ini sudah usang.

Bagian yang paling menakutkan? Bukan soal uang—tapi keheningan. Sekarang sekolah harus menavigasi hukum federal tanpa kompas. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka sudah taat aturan. Dan bagi siswa difabel atau penutur bahasa Inggris yang sedang belajar? Keheningan ini bukan sekadar merepotkan—tapi berbahaya. Ini bukan efisiensi. Ini adalah pengabaian yang bersandiwara menjadi reformasi.

Komentar (7)
Taxpayer Skeptic from Texas (Skeptis Pajak dari Texas)
Look, I’ve been saying it for years: the feds have no business micromanaging classrooms in Peoria or Boise. States know their kids better. Let them decide curriculum, funding, and standards. Every dollar saved from D.C. overhead goes straight to teacher salaries or textbooks, not paper pushers.

Dengar, saya sudah bilang selama bertahun-tahun: pemerintah federal tidak perlu mengatur kelas di Peoria atau Boise. Negara bagian tahu anak-anak mereka sendiri lebih baik. Biarkan mereka menentukan kurikulum, dana, dan standar. Setiap dolar yang dihemat dari birokrasi D.C. bisa langsung ke gaji guru atau buku pelajaran, bukan pegawai administrasi yang numpuk kertas.

Special Ed Attorney by Day (Pengacara Pendidikan Khusus di Siang Hari)
Oh, so we’re just going to pretend that students with IEPs are fine because no one’s yelling yet? The Office of Special Education is gutted. No guidance, no support. If a school misinterprets a law and denies a child services, they won’t even know they broke it. That’s not local control— that’s a lawsuit waiting to happen.

Oh, jadi kita pura-pura saja bahwa siswa dengan IEP baik-baik saja karena belum ada yang teriak? Kantor Pendidikan Khusus sudah dikuras. Tidak ada panduan, tidak ada dukungan. Kalau sekolah salah paham aturan dan menolak layanan untuk anak, mereka bahkan tidak tahu sudah melanggar. Ini bukan kontrol lokal—ini adalah tuntutan hukum yang sedang menunggu terjadi.

Suburban School Principal (Kepala Sekolah Suburban)
We used to call the Department every month for Title I clarification or disability compliance. Now we’re Googling court cases and paying law firms $300/hour. This doesn’t save money. It just moves the cost.

Dulu kami menelepon Departemen tiap bulan untuk klarifikasi Title I atau kepatuhan difabel. Sekarang kami mencari putusan pengadilan di Google dan bayar konsultan hukum $300/jam. Ini tidak menghemat uang. Cuma memindahkan biayanya.

Libertarian Econ Grad Student (Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Libertasian)
Let’s not pretend the feds ever ran an efficient program. Bureaucracy, delays, politicized grants. If states take over, innovation will actually happen. Look at charter schools—they thrived without federal meddling.

Jangan pura-pura bahwa pemerintah pusat pernah menjalankan program yang efisien. Birokrasi, keterlambatan, hibah yang dipolitisasi. Jika negara bagian ambil alih, justru inovasi yang akan muncul. Lihat saja sekolah charter—mereka berkembang tanpa campur tangan federal.

Union Teacher Voice (Guru Bersuara dari Serikat Pekerja)
Meddling? When federal mandates ended segregation, was that 'meddling'? When they guaranteed education for disabled kids, was that 'meddling'? Please. States failed those kids without federal enforcement. Let’s not rewrite history to justify gutting protections.

Campur tangan? Saat instruksi federal mengakhiri segregasi, itu disebut 'campur tangan'? Saat mereka menjamin pendidikan bagi anak-anak difabel, itu juga 'campur tangan'? Tolonglah. Negara bagian gagal melindungi anak-anak itu tanpa penegakan federal. Jangan menulis ulang sejarah hanya untuk membenarkan pencabutan perlindungan.

Budget Hawk Blogger (Blogger Pengawas Anggaran)
Here’s the thing: the ED’s 2024 budget was $82 billion. But only $2.6 billion went to 'administrative costs.' That’s 3%. So are we really killing a bloated bureaucracy, or cutting the navigator helping ships avoid icebergs?

Begini: anggaran Departemen Pendidikan 2024 adalah $82 miliar. Tapi hanya $2,6 miliar yang masuk ke 'biaya administrasi.' Itu 3%. Jadi apakah kita benar-benar membubarkan birokrasi yang membengkak, atau malah memecat navigator yang membantu kapal menghindari gunung es?

Disability Rights Advocate (Pengadvokasi Hak Disabilitas)
And let’s not forget: students with disabilities aren’t a footnote. They’re 14% of public schoolers. When federal oversight vanishes, their rights vanish too. This isn’t policy—it’s betrayal.

Dan jangan lupa: siswa difabel bukan catatan kaki. Mereka 14% dari pelajar negeri. Saat pengawasan federal hilang, hak mereka juga ikut menghilang. Ini bukan kebijakan—ini pengkhianatan.